PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DOI:
https://doi.org/10.55744/kolegial.v7i2.99Kata Kunci:
DAU, DAK, PAD, Belanja ModaAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Palembang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif.Model analisis yang digunakan adalah kuantitatif.Variabel yang digunakan adalah DAU, DAK dan PAD sebagai variabel bebas dan Belanja Modal sebagai variabel terikat.Sampel yang digunakan adalah data ABPD Kota Palembang selama 10 tahun sejak 2008 sampai dengan 2017. Alat analisis yang digunakan adalah Uji Model Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) DAU berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Belanja Modal; (2) DAK berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Belanja Modal; (3) PAD berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Belanja Modal, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.
Referensi
Abdillah K,Murshinto D. (2016). Pengaruh Transfer Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pengeluaran Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Internasional Publikasi Ilmiah dan PenelitianISSN : 2250-31252. Mei 2016. 6(5). 26-30.
Aswani & Zeni. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Jurnal Education and Economic (JEE) ISNN : 2654-9808 E-ISNN:2615-448x, 01(04), Oktober-Desember 2018. 438-449.
ArwatiD, Hadiati N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Infromasi dan Komunikasi Terapan 2013 ISBN : 979-25-0256-6. November 2013. 498-507.
Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2018). Palembang Dalam Angka 2018. Diunduh dari https://palembangkota.bps.go.id/.
Dessyana LT, Rossy L, Ella W. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Surplus Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Pengeluaran Modal dan dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja p-ISSN : 2614-0241 e-ISSN : 2301-6965, 8(1).Oktober 2018.43-66.
Devita A, Delis A, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah ISSN : 2338-4603. Desember 2014. 2(2). 63-70.
Ghozali, Imam. (2009). AplikasiAnalisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat.
Joko U, Tri W, Suyanto. (2017). Pengaruh PendapatanAsli Daerah, DanaAlokasi Umum, DanaAlokasi Khusus,TerhadapBelanja Daerah dan DanaBagi Hasilsebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / KotaDi Provinsi JawaBarat PriodeTahun 20102014. Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika ISSN : 2337-6686 ISSN-L : 2338-3321. 1(2). Mei 2017.1-7.
Juwari, Setyadi D, Ulfah Y. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan Dak terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. Jurnal GeoEkonomi ISSN(print) : 2086-1117. Maret 2016. 07(01).1-15.
Kasim E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. Jurnal Management Review ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E : 2579-812X. 1(1).Januari 2017.13-23.
LestariLFS, Subeki A, Ferian IS, Yusrianty H. (2013). Analisis Pengaruh Flypaper dalam Dana Alokasi Umum dan Penghasilan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Jurnal yang disampaikan pada Konferensi Empat Tahunan ke 14 Tahun 2013 di Penang Malaysia. Oktober 2013. 1-29.
Machmud, Amir. (2016). Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Erlangga.
Pemerintah Kota Palembang. (2013). Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang Tahun 2009-2013.
Pemerintah Kota Palembang. (2018). Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang Tahun 2014-2018.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah.
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan AkunStandar (BAS).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. SNA XIII, Purwokerto.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : CV. Alfabeta.
Suparmoko, M.(2016). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/ 4123 /BAK, tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam Pembentukan Dua Kecamatan di Kota Palembang.
Sri Putri Handayani HS, Abdullah S, Fahlevi H.(2015).Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi ISSN : 2302-0164. Mei 2015. 4(2). 45-50.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan Daerah.
Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.
Yusuf, M. (2011). Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Aswani & Zeni. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Jurnal Education and Economic (JEE) ISNN : 2654-9808 E-ISNN:2615-448x, 01(04), Oktober-Desember 2018. 438-449.
ArwatiD, Hadiati N. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Infromasi dan Komunikasi Terapan 2013 ISBN : 979-25-0256-6. November 2013. 498-507.
Badan Pusat Statistik Kota Palembang. (2018). Palembang Dalam Angka 2018. Diunduh dari https://palembangkota.bps.go.id/.
Dessyana LT, Rossy L, Ella W. (2018). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Surplus Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Pengeluaran Modal dan dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja p-ISSN : 2614-0241 e-ISSN : 2301-6965, 8(1).Oktober 2018.43-66.
Devita A, Delis A, Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah ISSN : 2338-4603. Desember 2014. 2(2). 63-70.
Ghozali, Imam. (2009). AplikasiAnalisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
Halim, Abdul. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik, Jakarta : Salemba Empat.
Joko U, Tri W, Suyanto. (2017). Pengaruh PendapatanAsli Daerah, DanaAlokasi Umum, DanaAlokasi Khusus,TerhadapBelanja Daerah dan DanaBagi Hasilsebagai Pemoderasi Pemerintah Kabupaten / KotaDi Provinsi JawaBarat PriodeTahun 20102014. Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika ISSN : 2337-6686 ISSN-L : 2338-3321. 1(2). Mei 2017.1-7.
Juwari, Setyadi D, Ulfah Y. (2016). Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan Dak terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan. Jurnal GeoEkonomi ISSN(print) : 2086-1117. Maret 2016. 07(01).1-15.
Kasim E. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota Banjar. Jurnal Management Review ISSN-P : 2580-4138 ISSN-E : 2579-812X. 1(1).Januari 2017.13-23.
LestariLFS, Subeki A, Ferian IS, Yusrianty H. (2013). Analisis Pengaruh Flypaper dalam Dana Alokasi Umum dan Penghasilan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan. Jurnal yang disampaikan pada Konferensi Empat Tahunan ke 14 Tahun 2013 di Penang Malaysia. Oktober 2013. 1-29.
Machmud, Amir. (2016). Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta : Erlangga.
Pemerintah Kota Palembang. (2013). Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang Tahun 2009-2013.
Pemerintah Kota Palembang. (2018). Laporan Pertanggungjawaban Walikota Palembang Tahun 2014-2018.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah.
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tentang Perubahan Kedua PeraturanMenteriDalamNegeri Nomor13 Tahun2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan AkunStandar (BAS).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rahmawati. (2010). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Subosukawonosraten. SNA XIII, Purwokerto.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : CV. Alfabeta.
Suparmoko, M.(2016). Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/ 4123 /BAK, tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam Pembentukan Dua Kecamatan di Kota Palembang.
Sri Putri Handayani HS, Abdullah S, Fahlevi H.(2015).Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Magister Akuntansi ISSN : 2302-0164. Mei 2015. 4(2). 45-50.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan Daerah.
Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.
Yusuf, M. (2011). Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
Unduhan
Diterbitkan
2020-01-15
Terbitan
Bagian
Articles
